Pengertian E-Government

Pengertian E-Government
Berkaitan dengan penerapan sistem informasi pengawasan obat. Salah satu upaya yang harus dikembangkan yaitu dengan  penerapan E-Government dalam lembaga pemerintahan penggunaan teknologi informasi menjanjikan suatu kerja yang reformasi, karena bersifat demokratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur mempunyai standar yang jelas. Penerapan e-Governmentjuga merupakan bentuk upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, E-Government memiliki beragam definisi tergantung kepada sudut pandang mana pihak yang mendefinisikan serta tingkatan perkembangan yang ada. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government sebagai berikut:
E-Government refers to the delivery of government information  and services online through the internet  or other digital means” (E-Government mengacu pada penyampaian mengenai informasi pemerintah dengan melalui Internet pelayanan online atau digital lainnya)” (Pemerintah Federal Amerika Serikat dalam Andrianto, 2007:46).

Sementara itu konsep E-Government, dideskripsikan cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas, E-Governmentmenurut Bank Dunia (World Bank) adalah: 
”E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area network, the internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses, and other arms of government (E-Governmentmengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintahan (seperti area network yang luas, internet dan mobile komputer) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan penduduk, pebisnis dan cabang lain dari pemerintah)” (Bank Dunia dalam Indrajit, 2006: 2).

Berdasarkan penjelasan teori di atas, E-Government yang diselenggarakan oleh pemerintah secara onlinemerupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dengan melibatkan penggunaan  teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Adapun tujuan menurut Anwar dan Oetojo dalam rangka penerapan E-Governmentini adalah:
1.      terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
2.      melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
3.      menunjang good governance dan keterbukaan.
4.      meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(Anwar dan Oetojo, 2004:126).

Berdasarkan penjelasan teori di atas, tujuan diterapkannya E-Governmentagar terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah dengan cara mengaksesnya melalui Internet. Tujuan lainnya adalah untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini, untuk menunjang good governancedan transparansi serta meningkatkan peningkatan PAD.
Berkaitan dengan tujuan E-Government, Al Gore dan Tony Blair menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya E-Government:
1.      memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan usahawan, dan industri), terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara
2.      meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance
3.      mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
4.      memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
5.      menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada
6.      memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis
(Gore dan Blair dalam Andrianto, 2007:46-47).

Berdasarkan penjelasan teori di atas, setidaknya terdapat enam hal manfaat penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan komputer (media Internet), sebagai alat bantu, tujuan pemanfaatan melalui konsep E-Governmentpemerintahan dapat berjalan efektif, dengan teknologi informasi atau Internet, seluruh proses dan prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan cepat dan digunakan dengan tepat. Menurut Anwar dan Oetojo dalam menerapkan E-Government harus memiliki komponen utama yang terdiri atas:
1.      jaringan komputer atau Internet.
2.      pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi.
3.      sumber daya untuk mengelola dan memelihara sistem e-Government yang sedang dan telah dibangun
4.      komponen dasar pengembangan E-Government antara lain pengembangan pelayanan publik, memperkaya informasi melalui website informasi, pengembangan media komunikasi dan akses masyarakat.
(Anwar dan Oetojo, 2004:127).

Berdasarkan pejelasan teori di atas, untuk menerapkan E-Government, pemerintah harus memiliki komponen utama seperti komputer atau jaringan Internet, pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi, sumber daya manusia yang akan mengelola dan memelihara sistem E-Government yang sedang dan telah dibangun. Komponen dasar pengembangan E-Government antara lain pengembangan pelayanan publik melalui Internet, layanan-layanan informasi pemerintahan melalui websiteinformasi pemerintah, dan pengembangan media komunikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah seperti E-mail. Menurut Nico Andrianto pada tataran pelaksanaan, terdapat tiga tingkatan E-Government yang dicerminkan oleh tampilan situs (website) pemerintah yaitu:
1.      publish (booklet) adalah jenis implementasi termudah ini biasanya berskala kecil dan kebanyakan aplikasinya tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar dan beragam. Komunikasi yang timbul dalam tingkatan ini adalah satu arah, di mana pemerintah hanya mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Contoh aplikasi E-Government dalam tingkatan ini adalah masyarakat dapat membaca dan men-downloadberbagai produk Undang-Undang maupun peraturan yang ditetapkan oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif
2.      interact adalah pada tingkatan ini terjadi komunikasi dua arah  antara pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan. Terdapat dua aplikasi yang dapat dipergunakan untuk komunikasi dua arah ini. Pertama, bentuk portal di mana situs memberikan searchingbagi mereka yang ingin mencari informasi secara spesifik. Kedua, pemerintah memberikan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (Chatting, teleconference, web tv) maupun tidak langsung (E-mail, frequent ask questions, newsletter,mailing list). Contoh E-Governmentpada tingkatan ini adalah rakyat dapat melakukan diskusi dengan wakilnya di DPR atau DPRD dengan menggunakan Chatting, E-mail atau mailing list.
3.      transact adalah pada tingkatan ini sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dan diberikannya layanan jasa oleh pemerintah. Aplikasi ini lebih rumit karena mengharuskan adanya sistem keamanan dan perlindungan privasi pihak-pihak yang bertransaksi. Contoh aplikasi ini adalah masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP atau SIM baru atau memperpanjangnya sekaligus membayar biayanya melalui Internet.
(Andrianto, 2007:47-50).

Berdasarkan penjelasan teori di atas, bahwa terdapat tiga tingkatan yang dicerminkan oleh tampilan situs (website) pemerintah dalam pelaksanaan E-Government, pertama publish yaitu di mana pemerintah hanya mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Kedua, interact yaitu masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah melalui media yang telah disediakan seperti Chatting, E-mail dan mailing list. Ketiga, transact yaitu tingkatan ini sudah terjadi perpindahan (transfer) uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai sebuah konsekuensi dan diberikannya layanan jasa oleh pemerintah.
Title : Pengertian E-Government
Description : Pengertian E-Government Berkaitan dengan penerapan sistem informasi pengawasan obat. Salah satu upaya yang harus dikembangkan yaitu dengan  ...